Wednesday, 23 September 2015

5 Koruptor ini bikin heboh di Indonesia


Pemberantasan korupsi di Indonesia selalu dilakukan oleh pihak-pihak terkait (Kepolisian dan Kejaksaan) namun pelakunya tidak jera dan selalu muncul setiap waktu. berikut adalah 5 koruptor yang pernah bikin heboh di Indonesia :

1. Angelina Sondakh
Angelina Sondakh lahir di Australia28 Desember 1977 adalah artis dan politisi Indonesia. Ia menjadi tersangka kasus korupsi dan suap terkait pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet Palembang. Ia mulai dikenal setelah terpilih menjadi pemenang kontes kecantikan Puteri Indonesia 2001. Selanjutnya, ia terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai Anggota DPR Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2009–2014 dari Partai Demokrat. Pada tahun 2012, ia menjadi tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games yang melibatkan sejumlah politikus Indonesia lainnya.
Angie lahir di New South WalesAustralia dan merupakan putri dari Lucky Sondakh. Ia meniti pendidikan dasar Laboratorium IKIP di ManadoSulawesi Utara dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Pax Christi Manado serta Sekolah Menengah Uumum Negeri 2 Manado. Ia juga belajar di Year 9 – 10 Presbyterian Ladies College, SydneyAustralia dan Year 11 Armidale Public High School, ArmidaleAustralia serta Unika Atmajaya Jakarta, Fakultas Ekonomi Pemasaran.
Pada tahun 1993, dia meraih penghargaan "Outstanding effort in maths, textile & design and scripture" Presbyterian Ladies Collage, Sydney dan "Certificate of merit in chemistry" Armidale public High School Armidale, NSW (1994) serta Juara III Puteri Ayu Manado (1995). Sejumlah penghargaan diraih pada tahun 1995, yaitu: Juara I dan Juara Favorit Puteri Pixy Manado; Juara I dan Favorit Cewek Keren Manado; Juara I dan Puteri Intelegensia, Puteri Kencana Manado; Juara I Puteri Pantai Manado; Juara I dan Puteri Intelegensia sebagai Puteri Simpatik Manado; Juara I Wulan Minahasa; dan Juara I, Favorit & Busana Terbaik, Puteri Cempaka Manado. Pada 1996, dia meraih Juara I Noni Sulut, Juara I lomba Pidato Bahasa Inggris se-Sulut, Juara I Lomba Debat Ilmiah se-Sulut, dan Juara I Penataran P-4 Unika Atmajaya serta Juara I Lomba Pemandu Wisata Sulawesi Utara (1997).
Pada tahun 1999, dia meraih gelar Miss Novotel Manado dan Miss Novotel Indonesia (2000) serta Puteri Indonesia tingkat Sulawesi Utara (2001). Sejumlah penghargaan tersebut kemudian menjadi bekal untuk berkompetisi pada ajang kontes kecantikan bertajuk Puteri Indonesia dan akhirnya terpilih menjadi pemenang Puteri Indonesia 2001. Pada 17 Agustus 2002, dia meraih Penghargaan Satya Karya Kemerdekaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Pada pemilu tahun 2004, dia terpilih sebagai Anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Demokrat. Dalam kepengurusan partai, dia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.
Ia menjadi tersangka kasus korupsi dan suap terkat pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet Palembang. Pada tahun 2012,  yang melibatkan sejumlah politikus Indonesia lainnya.
Angelina Sondakh, dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta karena terbukti melakukan tindak pidana berlanjut.
Angelina menerima pemberian atau hadiah melalui perantara dari Grup Permai yang diwakili Mindo Rosalina Manulang. Perbuatan itu melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Vonis itu dinilai jauh dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan pembayaran uang pengganti Rp 32 miliar. Atas putusan itu, KPK menyatakan banding.
Kemudian Angelina Sondakh mengajukan kasasi ke MA namun hukuman diperberat Selain hukuman penjara 12 tahun, Angelina Sondakh alias Angie juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar Amerika Serikat subsider 5 tahun penjara.
Vonis memberatkan itu diputuskan dalam sidang kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar (Ketua Kamar Pidana MA) dengan hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin, kemarin. Angie terbukti melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Pemberantasan Tipikor karena aktif meminta uang (fee) dari sejumlah proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. Angie juga dinilai bersalah karena aktif menggiring anggaran.

2. Anas Urbaningrum
Anas Urbaningrum lahir di Blitar15 Juli 1969 adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat dari 23 Mei 2010 hingga resmi diberhentikan pada 30 Maret 2013.

 setelah sebelumnya Anas menyatakan berhenti pada 23 Februari 2013. Terpilih pada usia 40 tahun menjadikannya salah seorang ketua partai termuda di Indonesia. Sebelumnya ia adalah Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah DPP Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota BlitarKabupaten BlitarKota KediriKabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung dengan meraih suara terbanyak. Sejak terpilih menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2012. Dalam surat dakwaan Deddy Kusdinar, Anas disebutkan menerima Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonannya sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010. Anas ditahan di rutan Jakarta Timur kelas 1 cabang KPK pada tanggal 10 Januari 2014.

Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Anas diharuskan membayar denda sebesar Rp300 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 bulan.
Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru meringankan vonnis menjadi tujuh tahun penjara. Oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan proyek P3SON Hambalang,
Kemudian Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap Anas Urbaningrum setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.
"Anas Urbaningrum bukan hanya menemui kegagalan, melainkan justru telah menjadi bumerang baginya, ketika majelis hakim agung di MA melipat gandakan hukuman yang harus dipikulnya menjadi 14 tahun pidana penjara," ujar juru bicara MA, Suhadi.
Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Majelis hakim berkeyakinan bahwa Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
Dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan Anas yang menyatakan bahwa tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu. Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

3. Nazarudin
Muhammad Nazaruddin lahir di Bangun26 Agustus 1978 merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.

Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut.
KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka dugaan suap wisma atlet. Dalam persidangan dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, penuntut umum menyebut Nazaruddin menerima jatah 13 persen dari nilai proyek wisma atlet sebesar Rp191 miliar. Kedua, Nazaruddin juga terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan  kasus di Kementerian Kesehatan. Dua perkara ini mulai diselidiki pada tahun 2010.Direktur Eksekutif KP3I Tom Pasaribu menyebut ada dua kasus mafia anggaran di Kemenkes yang juga melibatkan Nazaruddin, yakni pembangunan pabrik vaksin flu burung oleh PT Anugerah Nusantara (AN) senilai Rp700 miliar dan pengadaaan alat bantu belajar mengajar dokter/dokter spesialis pada rumah sakit pendidikan dan RS rujukan oleh PT Mahkota Negara (MN) senilai Rp492 miliar.Dalam kasus di Kemendiknas, Polri telah menetapkan mantan Irjen Kementerian Pendidikan Nasional M Sofyan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran inspektorat tahun 2009.Keempat, Nazaruddin juga terlilit kasus dugaan korupsi mark up tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dharmasraya pada 2009. Oerkara ini ditangani di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pada 20 April 2012, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 4 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta kepada Nazaruddin. Kemudian Mahkamah Agung memperberat hukuman Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara. MA juga menambah hukuman denda untuk Nazaruddin dari Rp 200 juta menjadi Rp 300 juta.Putusan tersebut dijatuhkan majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Mohammad Askin dan MS Lumme, Selasa (22/1/2013). Putusan tersebut dijatuhkan secara bulat atau tidak ada pendapat berbeda (dissenting opinion).MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyatakan Nazaruddin terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

4. Gayus Tambunan
Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau biasa disebut Gayus Tambunan lahir di Jakarta9 Mei 1979 adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia.
Terdakwa kasus pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan divonis 6 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, maka ditambah hukuman kurungan 4 bulan.
Sehingga, secara keseluruhan, hukuman untuk Gayus menjadi 20 tahun. Karena sebelumnya, bekas penelaah keberatan pajak pada Ditjen Pajak ini, telah terbukti ter­li­bat dua kasus, yang hukuman­nya masing-masing 12 tahun dan 2 tahun penjara.
Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Ko­rupsi (Tipikor), Jakarta, me­nya­takan Gayus bersalah melakukan sejumlah tindak pidana korupsi seperti suap, menerima gratifi­ka­si, dan pencucian uang.
“Terdakwa Gayus Halomoan Par­tahanan Tambunan telah ter­bukti secara sah melakukan tin­dak pidana korupsi yang meru­pa­kan gabungan dari beberapa tin­dak pidana yang berdiri sendiri. Menjatuhkan hukuman terdakwa selama 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” kata Ketua Majelis Ha­kim Suhartoyo saat mem­ba­cakan vonis.
Gayus yang mengenakan baju koko warna krem, sesekali ter­tunduk saat mendengarkan vonis yang dibacakan majelis hakim secara bergantian. Bekas pegawai negeri sipil Di­rektorat Jenderal Pajak Ke­men­terian Keuangan ini, terbukti ber­salah sebagaimana da­lam dak­waan pertama, kedua, ke­tiga dan keempat.
Dalam dakwaan pertama, Ga­yus terbukti melanggar Pasal 12 huruf B ayat 1 dan 2 junto Pasal 65 ayat 1 KUHP, karena me­ne­rima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan pajak PT Metropolitan Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut.
Pada dakwaan kedua, Gayus ter­bukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 20 ta­hun 2001. Soalnya, pada Juni 2010, Gayus menerima gra­ti­fi­kasi berupa uang sebesar 659.800 Dolar Amerika Serikat dan 9,6 juta Dolar Singapura selama menjadi petugas penelaah kebe­ratan pa­jak. Penerimaan itu tidak dila­por­kan ke KPK, melainkan disimpan di safe deposit box Bank Mandiri Kelapa Gading.
Dalam dakwaan ketiga, Gayus ter­bukti melanggar ketentuan Pa­sal 3 ayat 1 huruf a Undang Un­dang Nomor 25 Tahun 2003 ten­tang Tindak Pidana Pencucian Uang. Soalnya, dia menem­pat­kan harta kekayaan berupa uang Rp 925 juta, 3,5 juta Dolar Ame­rika Se­rikat, 659.800 Dolar Ame­rika Se­rikat, 9,6 juta Dolar Singapura dan 31 keping logam mulai masing-masing 100 gram, yang diketahui merupakan hasil tindak pidana.
Pada dakwaan keempat, Gayus terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Tipi­k­or jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, ka­rena memberikan uang suap ke­pada sejumlah petugas Rumah Ta­hanan Negara Markas Koman­do Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada tahun 2010, ter­masuk kepada Kepala Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Kom­pol Iwan Siswanto.
Majelis Hakim juga meme­rin­tah­kan, uang tunai senilai Rp 206 juta, 34 juta Dolar Singapura, 659 ribu Dolar Amerika Serikat, 9,8 juta Dolar Singapura dan tabu­ngan sebagaimana tersebut dalam barang bukti, dirampas dan disita untuk negara.
Yang memberatkan terdakwa, perbuatannya mengurangi keper­cayaan masyarakat terhadap pa­jak, sehingga mengurangi pema­su­kan negara. Selain itu, perbua­tan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Yang meringankan, terdakwa me­miliki tanggungan dan bersikap sopan di persidangan.
Putusan tersebut jauh lebih ri­ngan ketimbang tuntutan jaksa pe­nuntut umum (JPU) KPK. Ga­yus dituntut delapan tahun pen­jara dan denda Rp 1 miliar sub­sider 6 bulan kurungan. Menurut JPU, Gayus terbukti telah mela­ku­k­an korupsi be­rupa suap, me­nerima gratifi­ka­si dan pencucian uang.
Atas putusan Majelis Hakim, Gayus Tambunan dan tim pe­na­si­hat hukumnya meminta waktu un­tuk berkonsultasi selama 7 hari. Be­gitupun JPU, menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.
Pada 19 Januari 2011, Gayus dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penanganan kasus keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal.
Majelis hakim tingkat pertama, menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta kepada penelaah keberatan pajak ini. Kemudian di tangan Majelis Ka­sasi Mahkamah Agung (MA), hu­kuman untuk Gayus itu menjadi lebih berat, yakni pidana 12 tahun penjara serta denda Rp 500 juta.

5. Edy Tansil
Eddy Tansil atau Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan lahir di MakassarSulawesi Selatan2 Februari 1953 adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang melarikan diri dari penjara Lembaga Pemasyarakatan CipinangJakarta, pada tanggal 4 Mei 1996 saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika (sekitar 1,5 triliun rupiah dengan kurs saat itu) yang didapatnya melalui kredit Bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Eddy Tansil 20 tahun penjara, denda Rp 30 juta, membayar uang pengganti Rp 500 miliar, dan membayar kerugian negara Rp 1,3 triliun. Sekitar 20-an petugas penjara Cipinang diperiksa atas dasar kecurigaan bahwa mereka membantu Eddy Tansil untuk melarikan diri.
Sebuah LSM pengawas anti-korupsi, Gempita, memberitakan pada tahun 1999 bahwa Eddy Tansil ternyata tengah menjalankan bisnis pabrik bir di bawah lisensi perusahaan bir Jerman, Becks Beer Company, di kota Pu Tian, di provinsi FujianChina.
Pada tanggal 29 Oktober 2007, Tempo Interaktif memberitakan bahwa Tim Pemburu Koruptor (TPK) - sebuah tim gabungan dari Kejaksaan AgungDepartemen Hukum dan HAM, dan Polri, telah menyatakan bahwa mereka akan segera memburu Eddy Tansil. Keputusan ini terutama didasari adanya bukti dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bahwa buronan tersebut melakukan transfer uang ke Indonesia satu tahun sebelumnya.
Akhir 2013, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Eddy Tansil telah terlacak keberadaannya di China sejak tahun 2011 dan permohonan ekstradisi telah diajukan kepada pemerintah China. Selama 17 tahun menjadi buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) pengusaha pengemplang uang negara ini belum juga ditangkap.
Kejagung menyatakan sejauh ini masih melacak keberadaan Eddy Tansil. Meski telah mengetahui keberadaan sang buron di China, Kejagung beralasan Pemerintah Republik Indonesia (RI) tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan China.
Upaya penangkapan pun dilakukan melalui cara recipropal. Karena belum ada perjanjian ekstradisi dengan China, 26 Desember 2013.
Untuk melakukan upaya recipropal, Kejagung harus bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Buronan nomor satu dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait Bank Bapindo ini sangat lihai menyembunyikan diri.
Atas perbuatannya tersebut, Eddy Tansil dihukum pidana penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Eddy Tansil juga dikenai denda senilai Rp30 juta dan membayar uang pengganti Rp500 miliar serta mengganti kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun. Namun pada tanggal 4 Mei 1996 dirinya berhasil kabur dari penjara Cipinang dan menghilang.

Share this

0 Comment to "5 Koruptor ini bikin heboh di Indonesia"